Kemenkominfo Sarankan Tak Usah Bayar Utang ke Fintech Ilegal

Akhir-akhir ini, Fintech ilegal semakin marak dan memakan banyak korban khususnya pada bidan peminjaman dana secara online.

Dengan kemudahan yang ditawarkan, Fintech tersebut menawarkan pinjaman dengan secara online. Peminjam sendiri banyak yang tergiur lantaran hanya perlu mengisi data serta melakukan pengiriman identitas berupa foto. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, Fintech akan mengirikan dana pinjaman kepada pemohon.

Meskipun ini terlihat mudah dan sangat membantu, hanya saja bunga yang diterapkan oleh Fintech ini sering kali membuat peminjam harus berurusan dengan pihak Fintech karena terlambat membayar atau hal lainnya.

Tidak sedikit cerita dari peminjam online yang dikejar-kejar oleh penagih hutang dari Fintech dan meneror peminjam hingga menghubngi keluarga hingga teman dari si peminjam guna memberitahukan kepada keluarga atau teman si peminjam untuk segera melunisi pinjaman yang dilakukan kepada pihak Fintech.

Melihat fenomena Fintech ilegal ini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan peminjam tidak usah membayar uang yang dipinjam dari pihak Fintech ilegal karena kegiatan usaha dari Fintech ilegal sendiri merupakan hal yang tidak legal.

Laporkan Fintech bermasalah

Semuel mengatakan bahwa peminjam tidak memiliki kewajiban karena Fintech ilegal melakukan bisnisnya secara ilegal pula. Ia juga meminta kepada masyarakat tidak perlu takut jika berhadapan dengan Fintech ilegal dan melaporkan Fintech ilegal yang bermasalah.

Sejauh ini, Fintech yang legal dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan(OJK) ‘baru’ sebanyak 73 saja.

Masyarakat diminta oleh Semuel untuk lebih aktif melihat daftar Fintech yang legal di OJK. Jika masyarakat bisa menginstall aplikasi Fintech, seharusnya masyrakat juga bisa mengecek terlebih dahulu daftar Fintech yang sudah diregulasi oleh OJK yang disediakan di website OJK.

Semuel menyarakankan masyarakat untuk menggunakan jasa Fintech yang memang sudah terdaftar di OJK untuk menghindari hal-hal negatif seperti yang terdengar di berita. Ia juga menyarakankan masyarakat tidak perlu takut melaporkan apabila ditemui Fintech yang diduga bermasalah dan tidak memiliki izin untuk beroperasi.

OJK Didesak Tertibakan Fintech Yang Teror Konsumen

Perkembangan teknologi memang terasa begitu bermanfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Kepraktisan yang ditawarkan teknologi membuat banyak hal kini berubah secara drastis, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier – semuanya kini bisa terbantu berkat adanya peran teknologi.

Dari sisi keuangan, teknologi juga turut mendorong banyak kemajuan. Salah satunya tentu adalah dengan kehadiran Fintech, sebuah layanan yang memadukan antara ilmu keuangan dengan teknologi terkini.

Fintech di Indonesia pun kini bertumbuh seperti tidak ada habisnya. Berbagai inovasi terus ditawarkan para pelaku startup yang ada di Indonesia maupun startup luar untuk ditawarkan pada masyarakat Indonesia.

Kemajuan Fintech yang memiliki efek positif tentu mengandung hal negatif pula, dan ini pula yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini.

Beberapa perusahaan Fintech banyak yang bermasalah dan dipanggil oleh  Otoritas Jasa Keuangan(OJK) untuk melakukan beberapa validasi dan klarifikasi mengenai layanan Fintech yang ditawarkan. Tak sedikit desakan untuk OJK untuk menertibkan OJK yang tidak ramah konsumen bahkan meneror segera ditertibkan.

YLKI desak OJK tertibkan Fintech bermasalah

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) mengatakan banyak menerima aduan mengenai Fintech yang bermasalah terhadap konsumen. Permasalahan ini seperti teror yang dilakukan terhadap konsumen hingga bunga yang diterapkan oleh perusahaan Fintech yang sangat tinggi.

Memang beberapa kali kasus terhadap penggunaan jasa Fintech sempat viral, seperti kasus peminjaman dana secara online. Saat tenggat waktu yang ditentukan konsumen belum mampu melunasi, perwakilan Fintech melakukan penagihan yang dinilai berlebihan karena juga turut melakukan teror.

Selain teror, tak sedikit agen dari Fintech tertentu melakukan penyalahgunaan data sehingga mereka bisa menggunakan data seperti nomor telepon keluarga, kerabat hingga bos untuk memberi tahu terkait hutang yang sedang dimiliki oleh konsumen Fintech tersebut.

Teror-teror seperti ini dinilai berlebihan sehingga OJK diharapkan bisa menindak perusahaan Fintech yang sudah terbukti melakukan cara-cara seperti ini.

Data yang dimiliki YLKI, setidaknya dari 300 perusahaan Fintech yang beredar saat ini, hanya sekitar 64 perusahaan saja yang telah memiliki izin resmi dari OJK.

Memang perlu regulasi yang lebih jelas mengenai Fintech yang ada di Indonesia. Selain memang bisa merugikan konsumen, Fintech yang tidak memiliki regulasi juga bisa terindikasi melakukan penyalahgunaan data sehingga akan merugikan konsumen bukan hanya dari sisi tunggakan yang terlalu tinggi, tetapi juga dari sisi privacy.