UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu kategori usaha di Indonesia. Walau skala usahanya tidak sebesar perusahaan besar, namun jumlahnya yang begitu besar dan persebarannya yang cukup luas di berbagai daerah menjadikan UMKM sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Hal ini mengingat kehadiran UMKM akan membantu penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah. Selain itu, dengan stimulus yang tepat, UMKM juga dapat berkembang menjadi usaha menengah atau bahkan besar. Namun, untuk bisa mencapai tahap ini, kerap kali dibutuhkan pinjaman sebagai stimulus. Lantas, kenapa sulit mendapatkan bantuan kredit UMKM?

bantuan kredit UMKM

Kurang Menguntungkan Jadi Alasan Sulit Mendapatkan Bantuan Kredit UMKM

Hal pertama yang kerap dituding menjadi penyebab rendahnya akses UMKM mendapatkan bantuan kredit adalah kurang menguntungkan. Alasan ini sebenarnya lebih condong ke pihak pemberi pinjaman, dalam hal ini lembaga perbankan. Para pelaku UMKM cenderung mengajukan pinjaman dalam jumlah rendah. Bagi perbankan, hal ini kurang menguntungkan karena semakin kecil jumlah pinjaman, semakin kecil pula jumlah bunga yang bisa didapatkan. Tak heran jika kemudian lembaga perbankan lebih cenderung menerima pinjaman jika dilakukan oleh pelaku usaha kelas menengah hingga besar.

Pelaku Usaha UMKM Kerap Dianggap Terlalu Berisiko

Hal kedua yang kerap menjadi alasan bantuan kredit UMKM sulit diperoleh adalah risiko usaha. Lembaga perbankan selaku pihak penyalur kredit kerap beranggapan bahwa penyaluran kredit UMKM lebih berisiko daripada pelaku usaha besar.

Hal ini disebabkan masih rendahdnya literasi keuangan yang dimiliki oleh pelaku usaha UMKM. Tak hanya itu, tak sedikit pelaku UMKM yang masih terkendala dalam hal pengelolaan keuangan secara tepat dan hati-hati. Tak jarang bahkan pinjaman yang diterima justru tidak digunakan untuk keperluan pengembangan usaha, melainkan kepentingan pribadi. Tak hanya itu, bahkan jika digunakan untuk kepentingan usaha, tak jarang keperluan tersebut justru tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha yang dilakoni. Akibatnya, pinjaman yang digunakan tidak menghasilkan keuntungan.

Bagi pihak pelaku UMKM, hal ini tentunya berarti buruk. Rendahnya produktivitas yang diperoleh dari pinjaman dapat berujuang pada kekurangan kemampuan untuk membayar pinjaman. Sementara bagi lembaga perbankan, hal ini bisa berdampak pada kredit macet. Tentunya hal ini tidak diinginkan karena dapat mempengaruhi penerimaan perbankan serta penyaluran kredit kepada pihak lain.

Mendorong Perbankan Menyalurkan Bantuan Kredit UMKM

Kedua masalah di atas menjadi penyebab yang paling sering ditemukan saat ini. Hal ini memang sangat disayangkan. Meski demikian, di saat bersamaan, pihak pemerintah menyadari pentingnya kehadiran UMKM di tengah masyarakat. Untuk menjembatani hal ini, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah.

  1. Pemerintah dapat memberikan stimulus pendidikan dan pengembangan usaha kepada pelaku UMKM. Dengan adanya bantuan dan pendampingan ini, pelaku UMKM diharapkan dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik. Bagi pihak pelaku usaha, hal ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Di sisi lain, skala usaha yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar akan memberikan alasan yang lebih kuat bagi perbankan untuk memberikan pinjaman. Tentunya, pinjaman ini nantinya dapat digunakan untuk pengembangan usaha ke tingkat yang lebih tinggi.
  2. Pemerintah juga dapat mendorong peningkatan literasi keuangan di tengah kalangan pelaku UMKM. Salah satu aspek yang dapat disorot adalah pengelolaan keuangan usaha dengan lebih baik. Dengan cara ini, pelaku usaha dapat dibantu untuk menggunakan pinjaman yang diperoleh untuk keperluan pengembangan usaha. Tak hanya itu, keperluan usaha yang dipilih tentunya harus memiliki tingkat produktivitas laba yang tinggi. Hal ini agar pelaku usaha dapat memiliki dana untuk membayar kembali pinjaman yang telah diperoleh. Dengan cara ini, kredit macet dapat dihindari dan industri perbankan bahkan dapat memberikan pinjaman dalam plafon yang lebih besar.