Ada beragam cara yang dilakukan pemerintah demi memberikan layanan kepada seluruh kalangan masyarakat. BPJS Kesehatan adalah salah satunya. Sejatinya, layanan ini ditujukan untuk memberikan akses layanan kesehatan seluas-luasnya kepada seluruh kalangan masyarakat, tanpa pandang bulu. Tak hanya itu, jumlah premi yang harus dibayarkan setiap bulan juga diklaim terjangkau. Hal ini dapat tercapai karena adanya klasifikasi kelas perawatan ke dalam 3 kategori. Meski demikian, hingga saat ini sekalipun, banyak pihak yang beranggapan bahwa layanan asuransi kesehatan ala pemerintah ini tidak terlalu bermanfaat.

bpjs kesehatan

Proses Klaim BPJS Kesehatan yang Rumit

Dari sekian banyak alasan yang membuat BPJS kerap diabaikan adalah proses klaim yang terbilang rumit. Bahkan meski sudah rutin melakukan pembayaran premi tanpa terlambat sekalipun, tidak mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan berkualitas. Pendaftaran peserta BPJS kesehatan seolah dipersulit, jauh lebih sulit jika dibandingkan asuransi lain, apalagi dana pribadi.

Tak hanya itu, bagi masyarakat yang menggunakan sistem talangan atau menggunakan dana pribadi lebih dahulu, prosesnya akan jauh lebih sulit. Tak jarang pihak fasilitas kesehatan akan mempersulit proses pengurusan administrasi. Tak hanya itu, proses pengurusan klaim dari pihak BPJS juga tidak kalah sulit dan rumit. Hal inilah yang kemudian mendorong banyak orang untuk mengabaikan layanan asuransi kesehatan dari pemerintah ini.

Kualitas Layanan dari Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Alasan kedua ini juga cukup sering dikemukakan oleh pengguna layanan BPJS kesehatan. Bahkan bisa dibilang hal ini merupakan alasan paling kritis yang mendorong banyak kalangan untuk tidak lagi menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

Mulai dari perlakukan seolah warga kelas 2 kepada para pengguna layanan hingga interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien menjadi beberapa alasan yang kemudian mendorong timbulnya stigma negatif terhadap layanan asuransi pemerintah ini. Beberapa pihak bahkan menceritakan betapa mereka kurang dihargai ketika mengakses layanan kesehatan, meski sudah membayar seluruh tagihan premi secara tepat waktu dan jumlah. Sayangnya, jika dibandingkan dengan pengguna layanan asuransi premium maupun pengguna dana pribadi, kualitas layanan yang mereka peroleh bagaikan langit dan bumi.

Pada beberapa kesempatan, pihak fasilitas kesehatan beralasan bahwa hal ini dilakukan atas dasar prinsip prioritas. Pihak fasilitas kesehatan pasti akan memprioritas pihak pasien yang mampu memberikan kepastian pembayaran. Terlebih pihak fasilitas kesehatan juga beralasan bahwa pemerintah kerap terlambat dalam melakukan pembayaran klaim. Akibatnya, terjadi penurunan pemasukan yang berdampak pada penurunan kualitas layanan fasilitas kesehatan. Pihak fasilitas kesehatan bahkan beralasan kerap terkendala di bagian distributor obat maupun peralatan medis akibat pembayaran klaim dari pemerintah yang tidak tepat waktu.

Terlepas dari alasan-alasan yang diajukan, fenomena kurang diperlakukannya masyarakat pengguna asuransi pemerintah dengan baik menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem BPJS Kesehatan. Niat pemerintah yang awalnya menggunakan layanan ini sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk saling tolong menolong berakibat pada rendahnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri. Layanan asuransi ini kerap dianggap sebagai cara murah untuk sehat dan tidak menguntungkan oleh beberapa oknum. Akibatnya pengguna layanan ini tidak diberikan layanan kesehatan dengan kualitas yang sama dengan pengguna pribadi maupun layanan asuransi premium lain.

Kualitas Obat-obatan dari BPJS Kesehatan

Hal ini tidak kalah penting. Meski pemerintah mengklaim bahwa kualitas obat-obatan yang diberikan di bawah skema BPJS Kesehatan baik, namun masih sering beredar kabar sebaliknya. Hal ini mungkin tidak terlepas dari jenis obat generik yang diedarkan di bawah skema layanan asuransi ini. Belum lagi, dari segi anggaran, tentu pemerintah memiliki kemampuan keuangan terbatas untuk mencakup seluruh masyarakat Indonesia pengguna layanan, Dengan jumlah mencapai ratusan juta rupiah, tentu beban tanggungan keuangan pemerintah jauh lebih besar.

Akibatnya, pemerintah harus mencari cara untuk mengurangi kesenjangan keuangan yang ada. Selain mengoptimalkan proses klaim dan pendaftaran, optimasi lainnya sayangnya dilakukan di bagian obat-obatan yang diberikan kepada masyarakat. Memang, pasti ada obat generik BPJS yang sukses memberikan kesembuhan bagi para pasien, namun tak jarang obat-obatan tersebut bekerja dengan kurang efektif.

Apalagi, jika pihak dokter sebenarnya menyarankan pasien untuk mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk penyakit tertentu. Obat-obat ini disarankan karena memang kualitasnya yang baik dan sudah teruji. Namun karena pasien menggunakan layanan BPJS, jenis obat yang diberikan dibatasi oleh pemerintah. Akibatnya, kualitas perawatan dari pihak fasilitas kesehatan pun kurang optimal. Bukannya menjadi lebih baik, tak jarang perawatan justru akan berjalan di tempat.

 

Kiranya hal-hal ini yang kemudian mendorong banyak kalangan untuk mengabaikan layanan BPJS Kesehatan. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan karena layanan ini memiliki potensi besar dan sangat bagus. Namun adanya maladministrasi dalam sistem layanan menjadikan layanan asuransi ini kurang mampu melayani masyarakat luas dengan baik.